Aneh Tapi Nyata – Seperti yang kita tahu, saat ini jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) masih mengalami kekosongan.

Sebagai informasi bahwa kekosongan jabatan Wapres telah terjadi sejak mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.

Diketahui, kabar tentang mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut sempat menjadi trending topik di sejumlah kanal berita nasional.

Bahkan, banyak sekali para ekonom, peneliti, dan influencer yang turut membahas tentang polemik mundurnya Gibran Rakabuming Raka.

Banyak isu liar yang menyatakan bahwa alasan utama mundurnya Gibran tersebut ialah karena polemik tentang ijazah palsu, polemik tentang syarat pencalonan, desakan dan dinamika tentang adanya pemakzulan.

Banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana kelanjutan negara Indonesia jika jabatan Wakil Presiden kosong, dan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan kekosongan jabatan tersebut.

Fakta unik tentang nama yang muncul baru-baru ini untuk menjadi Wakil Presiden ialah Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti.

Karena banyaknya warganet yang bertanya-tanya tentang kapan Wakil Presiden yang baru akan ditetapkan, maka pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengklaim bahwa penggantian dan pelantikan Wakil Presiden akan resmi digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Ahmad Muzani, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang berfokus untuk mempersiapkan dua nama calon Wakil Presiden yang baru, dan hal tersebut juga akan di diskusikan dahulu dengan para pendahulu, petinggi partai, partai pengusung, partai koalisi, dan para tokoh terkait.

Ahmad Muzani menjelaskan, untuk memperketat peraturan tentang pemilihan Wakil Presiden, maka pihaknya akan memastikan bahwa para calon telah lolos dalam sejumlah syarat.

Berdasarkan data yang ada, maka terdapat 22 syarat resmi untuk menjadi Wakil Presiden, yakni meliputi, ijazah asli, pemeriksaan kesehatan, lolos verifikasi, dan berusia minimal 40 tahun.

Ahmad Muzani mengaku bahwa mekanisme pemilihannya masih dalam kajian ulang, yakni antara melalui pemilihan umum atau lainnya, dan pihak yang berhak untuk menetapkan mekanisme ialah pihak ad hoc.

Disisi lain, Ahmad Muzani menegaskan bahwa proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden akan digelar secara terbuka tanpa adanya sifat tertutup sedikitpun.